PROGRAM BKMN DIGULIR - EKONOMI RAKYAT DIHARAPKAN MENINGKAT

SIJUNJUNG(30/07/08) - Anggota DPRD Ir. Yos Jodi berharap progam Bantuan Kredit Mikro Nagari (BKMN) yang digulir Pemkab Sijunjung mampu mengubah perekomian rakyat kearah yang lebih baik.

Untuk itu, disamping menyerahkan modal, dengan melibatkan unit kerja lain, aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (PMPK) selaku leadyng sector program BKMN, juga diharapkan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat penerima kredit, sesuai bidang usaha yang dilakukan.

“Sesuai tujuan, program BKMN yang digulir Pemkab Sijunjung adalah untuk mengurangi kemiskinan. Supaya tujuan mencapai sasaran dan harapan, disamping menyerahkan modal, dengan melibatkan unit kerja lain, hendaknya aparatur PMPK selaku leadyng sector juga memberi bimbingan teknis kepada masyarakat penerima kredit, sesuai bidang usaha yang dilakukan,” kata Yos Jodi, Selasa (29/7), di gedung dewan.

Selain memberi bimbingan teknis, kepada Pemkab dewan terhormat ini juga berharap tidak menyerahkan BKMN terhadap masyarakat yang setengah hati dalam berusaha, tapi berikan kepada rakyat yang mau mengubah nasib dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh.

Sementara kepada masyarakat penerima BKMN, Yos Jodi mengimbau agar melaksanakan program ini sebaik dan seoptimal mungkin. Pahami petunjuk teknis, penuhi persyaratan dan taati aturan yang telah ditentukan, supaya niat baik pemerintah membuahkan hasil sesuai harapan.

Kepala Dinas PMPK Kabupaten Sijunjung, Drs. Abasri Jusad, SH. M. Hum, MM, mengatakan, dalam upaya mengurangi kemiskinan, sekaligus dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemkab Sijunjung, pada tahun 2008 ini salurankan dana BKMN Rp4,8 miliar kepada 16 nagari, dengan indeks Rp300 juta/nagari.

Ke-16 nagari yang akan melaksanakan program BKMN itu, Solok Ambah, Sungai Betung, Palangki, Tanjung Lolo, Buluh Kasok, Tamparungo, Limo Koto, Batu Manjulur, Durian Gadang, Muaro Takung, Mundam Sakti, Langki, Lubuak Tarok, Manganti, Padang Laweh dan Nagari Pamuatan.

Sebelum BKMN dikucurkan, diselenggarakan sosialisasi terhadap kelompok kerja BKMN, aparat pemerintah nagari dan tim koordinator kecamatan yang langsung diketuai oleh camat bersangkutan.

Sasaran penyaluran BKMN, adalah rumah tangga miskin dengan memprioritaskan kelompok usaha yang mempunyai prospek baik dalam pengembangan ekonomi. Kelompok masyarakat miskin yang diprioritaskan, adalah Kepala Keluarga (KK) miskin yang telah terdaftar kedalam kelompok hasil pendataan KK Miskin.

Kegiatan atau jenis usaha kelompok yang dinilai mempunyai prospek baik dalam pengembangan ekonomi, adalah yang sesuai dengan potensi sumber daya masyarakat yang ada di masing-masing nagari serta mempunyai kaitan usaha dengan kelompok lainnya.

Tujuan utama BKMN, memberikan stimulasi modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari, agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Tujuan lain, terciptanya perilaku positif pada keluarga miskin dan stakeholders terkait, meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi serta terselenggaranya sistim perencanaan dan pengawasan pembangunan yang partisipatif.

Disamping itu, terwujudnya sinergitas program pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah kabupaten dan masyarakat/stacholders, meningkatnya partisipasi perantau dalam menanggulangi kemiskinan di nagari, tumbuhnya rasa hidup bernagari di tengah-tengah masyarakat dan terbangunnya kapasitas nagari sebagai basis ketahanan masyarakat, jelas Abasri Jusad. -nas

DPC PPP TETAPKAN PERSYARATAN

SIJUNJUNG(30/07/08) - Dalam menerima bakal calon legislatif (Caleg) untuk Pemilu 2009, DPC PPP Kabupaten Sijunjung tetapkan berbagai persyaratan dan kreteria. Lebih diutamakan figur yang bermoralitas tinggi, tidak bermental bobrok dan tidak gadang ota.

“Kami tidak sembarangan menerima bakal Caleg. Banyak persyaratan dan kreteria yang harus dipenuhi figur yang ingin maju bersama PPP,” kata ketua DPC PPP Kabupaten Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt, di kediamannya di Muaro Bodi, Rabu siang.

Persyaratan yang harus dipenuhi figur, ulas Irddatillah, antara lain memiliki moralitas yang tinggi, taat beragama, pandai membaca kitab Suci Al Quran, tokoh dan panutan masyarakat, tidak bermental bobrok serta tidak egois dan tidak gadang ota.

Mekanisme yang dilakukan DPC PPP dalam menerima bakal Caleg, figur yang berkeinginan maju bersama PPP, mendaftarkan diri kepada Pimpinan Anak Cabang (PAC) di kecamatan.

Diserahkannya menerima bakal Caleg oleh DPC kepada PAC, karena PAC lebih tau dan lebih mengenal figur atau tokoh dan panutan masyarakat di nagari, karena seseorang yang merupakan tokoh di kabupaten, belum tentu tokoh di nagari, jelas Iraddatillah.

Setelah nama yang diterima PAC disampaikan kepada DPC, seluruh bakal Caleg akan diundang DPC untuk berdialog dan beramahtamah, sebagai ajang untuk mengetahui lebih jauh wawasan dan tentang ketokohan figur yang ingin menjadi Caleg.

Tindaklanjut dialog dan ramahtamah, tim yang dibentuk PAC dan DPC, melakukan verifikasi ke lingkungan bakal Caleg yang mendaftarkan diri.

Verifikasi terhadap masyarakat di sekitar bakal Caleg berada, perlu dilakukan untuk mengetaui apakah figur itu memang tokoh dan panutan masyarakat atau hanya tokoh di atas kertas saja.

Kalau seandainya tokoh di atas kertas saja, dengan kata lain sosok itu tidak berpengaruh di nagari dan tidak jadi panutan masyarakat, apa lagi bermasalah dan bermental bobrok, nama bakal Caleg itu dicoret dari daftar, tegas Iraddatillah.

Sebaliknya, bila figur yang mendaftarkan diri di PAC memenuhi persyaratan dan kreteria yang ditentukan DPC PPP, bakal Caleg itu diusulkan ke DPW untuk minta persetujuan. Setelah disetujui DPW, figur itu ditetapkan sebagai Caleg.

Seandainya kebobrokan Caleg terungkap dalam proses berjalan, dengan kata lain proses pencalonan belum sampai ke KPU, namanya akan dicoret dan tidak diikutserta sebagai Caleg pada Pemilu 2009, tambah Iraddatillah yang juga anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. 

Jaringan Pengedar Ganja di Sijunjung Terbongkar

Tiga pemakai dan pengedar narkotika jenis ganja kembali dibekuk, Unit Reskrim Polsek Sijunjung bekerjasama dengan Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Sijunjung, Rabu (11/11) sekitar pukul 17.30 WIB. 

Ketiga pelaku adalah, Bad (21) warga Pematang Panjang, Richi (22) dan Doni (21) keduanya warga Palangki Kecamatan IV Nagari. Terbongkarnya, jaringan tersebut, setelah polisi mengembangkan kasus tersebut.

Kapolres Sijunjung, AKBP Hariyanto Syarifudin, S.IK, SH, MH melalui Kasat Reskrim, AKP Suyanto, SE kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (12/11) mengatakan, terbongkarnya jaringan pemakai dan pengedar ganja tersebut, setelah petugas menciduk, Ton dan Hari di Pasar Sijunjung, Selasa (10/11).

“Terbongkarnya jaringan pemakai dan pengedar ganja itu, setelah Ton dan Hari menyebutkan jaringannya,” ujar Kasat Reskrim.

Menurut Kasat Reskrim , penangkapan tiga pemakai dan pengedar ganja itu setelah pelaku Ton dan Hari bernyanyi dihadapan petugas.Setelah mendapatkan titik terang terkait identitas pengedar dan pemakai lainnya, petugas langsung meluncur ke lokasi.

Di lokasi, petugas pertama menciduk Bad.Pria lajang yang berperan sebagai pengedar ini, ditangkap di Pematang Panjang.Dari pengeledahan, petugas menemukan 6 paket ganja dengan harga jual Rp50 ribu.

Setelah membekuk, Bad, polisi terus mengembangkan kasus tersebut.Dari pengakuan, Bad, barang haram tersebut sebagian telah diedarkan ke Richi dan Doni di Palangki.Tanpa membuang waktu polisi meluncur ke Palangki Kecamatan IV Nagari.Ternyata benar, ditangan Richi dan Doni polisi menemukan satu paket ganja dengan harga jual Rp100 ribu.

Ketiganya, kemudian digelandang ke Mapolsek Sijunjung.Guna penyelidikan lebih lanjut, kelima tersangka dan barang bukti kini di amankan di hotel prodeo Mapolsek Sijunjung

SIJUNJUNG : Pembangunan Berbagai Sarana Mulai Di Tingkatkan

SIJUNJUNG(30/07/08) - Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), pada tahun 2008 ini pemerintah Kecamatan Koto VII akan merehab serta membangun berbagai sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Dana PNPM-MP yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk Koto VII, berjumlah Rp3 miliar,” kata Camat Koto VII, Bobby Roespandy, AP, di Muaro Sijunjung, Selasa (29/7)..

Sesuai petunjuk teknis, Rp2.250.000.000 dari jumlah itu, akan dipergunakan untuk merehab serta membangun berbagai sarana dan prasarana. Sedangkan yang Rp750.000.000, dimanfaatkan untuk simpan pinjam 21 kelompok perempuan.

Berbagai sarana dan prasarana yang diusulkan ke pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk direhab dan dibangun, meregit beton sembilan ruas jalan, pembangunan gedung Taman Kanak-kanak, PAUD, Polindes, jalan Sirtu, kincir air permanent, parit pembuangan, irigasi pompanisasi, jembatan serta pasang saluran jalan dan saluran air bersih.

Sembilan ruas jalan yang akan diregit beton, ulas camat, terdapat di Jorong Koto Tuo, Jorong Bungo, Ujung Padang, Kampung Baru, Padang Lalang, Ranah Palaluar, Bulu Rotan dan di Jorong Koto Guguak.

Sementara gedung Taman Kanak-kanak akan dibangun di Jorong Ranah Sigading, PAUD di Aur Gading, Polindes di Koto Panjang, jalan Sirtu di Sungai Gemiri dan Batu Gandang, kincir air permanent di Ujung Padang, parit pembuangan di Tanjung Ampalu, irigasi pompanisasi di Ranah, jembatan di Batu Balang, pasangan saluran jalan dan saluran air bersih di Jorong Koto Palaluar dan Koto Tanjung, urai Camat Koto VII, Bobby Roespandy. 

Sumber Sijunjung.go.id

Unsur Unsur Penting Dalam Pembangunan Daerah

SIJUNJUNG(30/07/08) - Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, pembangunan yang dtuju dan cara yang ditempuh dalam pelaksanaannya, harus menjamin terwujudnya pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia yang demokratis.

Penegasan ini mencerminkan bahwa manusia dan kemanusiaan mendapat tempat yang terhormat dalam pembangunan. Dan pembangunan adalah untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, kata ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Alzam Deri, S. Ip, di ruang kerjanya, Selasa (29/7).

Ketua KPU bicara masalah pembangunan, adalah untuk menyikapi tahapan Pemilu 2009 yang telah dimulai, karena tujuan akhir Pemilu memajukan pembangunan bangsa dan negara.

Sejak semula, ulas Alzam Deri, Bangsa Indonesia menyadari bahwa pembangunan tidak boleh hanya menempatkan kebendaan sebagai landasan kebahagiaan hidup manusia.

Oleh sebab itu, pembangunan yang dikerjakan, menempatkan keselarasan antara kemajuan lahir dan kesejahteraan rohani, agar terpenuhi kebahagiaan manusia indonesia secara utuh.

Hal ini mengharuskan pendekatan dan cara pemecahkan masalah pembangunan secara integral, bukan hanya dari satu sudut saja. Tapi harus dari berbagai sudut serta menserasikan berbagai disiplin ilmu yang dikenal dengan pendekatan indisipliner.

UUD 1945 sebagai kerangka pengaturan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, memberikan kesempatan yang paling besar untuk kelancaran dan kelangsungan pembangunan.

Unsur yang penting bagi pembangunan suatu bangsa, adalah stabilitas yang dinamis, keikutsertaan dan kreatifitas rakyat serta jaminan kelangsungan pembangunan dan adanya penyesuaian perkembangan.

Jika dikatakan bahwa pembangunan memerlukan pembaharuan, maka pembaharuan ini sama sekali bukan “pembaratan” (Westernisasi) yang akan berarti pengetrapan kebudayaan yang asing bagi semua pihak.

Pembaharuan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk mengembangkan kepribadian sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik serta mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat moderen.

Alzam Deri menegaskan, tidak ada satu model masyarakatpun yang sama didunia ini. Oleh karena itu, tidak ada satu model pembangunanpun yang dapat diterapkan pada dua masyarakat yang berlainan.

Ini berarti keharusan pelaksanaan pembangunan yang tumbuh diatas kepribadian sendiri yang berpangkal kepada pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianggap luhur. Begitu juga dengan proses pembangunan demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai kemasyarakatan. Penyerapan unsur dari luar dan pengetrapan hukum demokrasi yang rasional, tidak harus menghilangkan warna dasar dari kepribadian sendiri.

Pemilu, kata Alzam Deri, merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu, baik untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden serta Kepala daerah dan wakilnya, dilaksanakan menurut Undang-undang Peraturan yang berlaku.

Adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar sesuai pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Demokrasi dengan pola perwakilan masyarakat Indonesia ini, dalam proses pelaksanaan kampanye dan Pemilu 2009, akan menguras tenaga dan pikiran serta menjadi ajang dipertaruhkannya kelangsungan sistem demokratisasi di Negara Republik Indonesia, sebut Ketua KPU Alzam Deri. –nas

Dalam Memperingati HKG PKK : Kepedulian di Harapkan Meningkat

SIJUNJUNG(13/02/09) - Bupati Sijunjung Darius Apan menilai pejabat daerah ini kurang sensitif melihat kemiskinan yang menggeluti kehidupan rakyat, sehingga secara pribadi tidak tersentuh hatinya untuk mencarikan solusi.

Artinya, jika ada pejabat yang melaksanakan program pengentas kemiskinan, itu hanya semata karena beban tugas dan tanggungjawab yang diemban. Bukan karena sentuhan hati.

Kurang sensitif dan tidak tersentuhnya hati pejabat, karena dia sudah terbiasa melihat kemiskinan yang menderah kehidupan rakyat. Dengan kata lain sudah merupakan pemandangan biasa.

Dampak buruk dari kurang kepedulian itu, kemiskinan yang terjadi di daerah ini bagaikan benang kusut yang tidak ketemu ujung dan pangkalnya, sehingga tidak kunjung selesai. Sangat memiriskan hati tentunya, keluh bupati.

Ungkapan bernada kekecewaan itu disampaikan Bupati Darius Apan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-36, di Balairung Lansek Manih, Kamis (12/2).

Peringatan HKG PKK yang ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh bupati, dihadiri Muspida Sijunjung, segenap pimpinan unit kerja, para camat dan walinagari, ketua dan wakil ketua TP PKK kabupaten, Ny. Hj. Aisyah Darius dan Ny. Hj. En Yuswir bersama anggota serta ketua TP PKK kecamatan dan nagari.

Tentang PKK, bupati mengakui bahwa eksistensi gerakannya telah dirasakan oleh banyak kalangan, karena gerakan PKK mampu mendukung dan menyukseskan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Namun ke depan peran dan fungsi PKK diharapkan lebih nyata, jangan hanya sekedar mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah, tapi juga mengupayakan kegiatan yang bisa meringankan beban ekonomi rakyat.

Begitu juga para camat dan walinagari, diharapkan lebih sensitif, peka dan peduli terhadap kemiskinan, karena kehidupan rakyat tidak akan berubah jika hanya sekedar mendata kepala keluarga miskin, membicarakan, membahas dan mendiskusikan saja.

Yang lebih penting adalah mencari akar permasalahan penyebab terjadinya kemiskinan itu, supaya bisa diatasi dan dicarikan solusinya secara bersama, kata Bupati Darius Apan. 

Sumber Website Sijunjung 

Pemerintah Sijunjung Perhatikan Sektor Pendidikan

SIJUNJUNG (07/02/09) - Mencermati kondisi saat ini, baik secara nasional maupun daerah, persoalan yang menggejala dan menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat, antara lain tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dan berkualitas, perekonomian yang baik dan stabil serta infrastruktur yang memadai.

Guna memenuhi harapan masyarakat yang menggejala itu, khusus di Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2009 ini pemerintah daerah telah menetapkan pembangunan yang bertema ‘peningkatan kesejahtraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan’.

Menyangkut masalah kemiskinan, memang banyak faktor penyebabnya. Namun berkat upaya dan kerja keras yang dilakukan Pemkab, DPRD dan masyarakat secara bersama, di beberapa sektor sudah terjadi perbaikan.

“Namun dibalik terjadinya perbaikan di beberap sektor, kita juga tidak bisa menutup mata, terhadap angka kemiskinan yang masih tinggi,” kata anggota DPRD Kabupaten Sijunjung H. Iraddatillah, S. Pt, Jumat (6/2), di Muaro Bodi.

Menurut dewan terhormat ini, pada tahun 2005, angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung adalah 28,71 persen. Tahun 2006 28,70 persen dan tahun 2007 29,40 persen. Sebanyak 18,42 persen dari persentase miskin itu, adalah petani pangan dan penganggur yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

“Untuk itu, berpijak kepada tema pembangunan yang telah ditetapkan Pemkab, yaitu ‘peningkatan kesejahtraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan,’ kita berharap ke depan sektor pendidikan harus lebih diperhatikan dan dioptimalkan,” kata Iraddatillah.

Seperti kegiatan MGMP dan KKG, tiap tahun anggaran dananya cukup signifikan, tapi manfaatnya secara maksimal masih diragukan. Untuk itu, ke depan perlu dibuat standar dan ukuran keberhasilan MGMP dan KKG itu.

“Dilain hal, kita selalu mendengungkan peningkatan kualitas pendidikan, tapi di sisi lain tenaga pendidik banyak yang berulang dari daerah lain ke Kabupaten Sijunjung, dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Sebagai contoh, tenaga pendidik yang berulang dari Padang ke Sijunjung setiap hari, guru SMP 13 dua orang, SMK 3 dua orang dan guru SMP 6 satu orang. Pada sekolah yang berada di seputar ibu kabupaten saja kondisinya sudah seperti itu, apa lagi di sekolah yang sulit dipantau, tidak tertutup kemungkinan tenaga pendidik yang berulang jumlahnya lebih banyak,” sebut Iraddatillah.

“Justru itu, supaya kualitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung bisa ditingkatkan, kami selaku DPRD berharap kepada Pemkab menyikapi hal yang mungkin menjadi penghalang dalam mewujudkan peningkatan itu, seperti adanya guru yang berulang dari daerah yang cukup jauh,” harap kader terbaik PPP ini. (Sijunjung.go.id)

UNTUK MEMELIHARA KESEHATAN - RAKYAT MISKIN TERIMA JAMKESMAS

SIJUNJUNG(30/07/08) - Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk 42.681 rakyat miskin, diserahkan oleh Kepala Asuransi Kesehatan (Askes) Cabang Solok, Elvaneti, S.Si, Apoteker, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (PMPK) Kabupaten Sijunjung Drs. Abasri Jusad, SH. M.Hum, MM, di ruang rapat dinas tersebut, Selasa (29/7).

Penyerahan kartu Jamkesmas yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serahterima, disaksikan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Jaheri M. Si, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan, Jhon Iswar, SH dan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosnakertrans Dra. Basinar serta sejumlah pejabat Dinas PMPK.

Elvaneti mengatakan, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat, quota Jamkesmas Kabupaten Sijunjung adalah untuk 52.702 rakyat miskin. Namun data penduduk miskin yang disampaikan Pemkab Sijunjung kepada Askes Cabang Solok, hanya 44.543 jiwa.

Setelah data yang disampaikan diteliti secara cermat oleh petugas Askes Solok, cukup banyak nama calon penerima kartu Jamkesmas yang double, sehingga data falid dan akurat yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 42.681 jiwa.

“Berdasarkan data itulah kami membuat kartu Jamkesmas yang hari ini kartu itu kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah Kabupaten Sijunjung,” jelasa Elvaneti.

Agar kekurangan quota 10.021 terpenuhi, Kepala Askes Cabang Solok berharap kepada Pemkab Sijunjung segera mengirimkan data penduduk miskin, supaya kartu Jamkesmas bisa dibuat dalam waktu tidak terlalu lama.

Tentang 42.681 kartu Jamkesmas yang telah diserahkan, supaya bisa dimanfaatkan oleh rakyat miskin dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya, kepada aparatur Dinas PMPK, Elvaneti sangat mengharapkan bantuannya untuk mendistribusikan sesegera mungkin.

Sesuai petunjuk Menteri Kesehatan RI, pada Bulan Agustus mendatang, kartu Jamkesmas sudah bisa dipergunakan oleh rakyat miskin dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya.

Disamping bisa dimanfaatkan mulai Bulan Agustus, pada 1 September, Menteri Kesehatan juga telah memutuskan bahwa pada 1 September, surat keterangan tidak mampu dan kartu Askeskin tidak berlaku lagi.

“Untuk itu, kami sangat berharap bantuan aparatur Dinas PMPK mendistribusikan kartu ini sesegera mungkin kepada pemegangnya, supaya rakyat miskin tidak terkendala dalam berobat,” harap Kepala Askes Cabang Solok, Elvaneti.

Memenuhi harapan Elvaneti, Kepala Dinas PMPK Abasri Jusad mengaku akan berusaha mendistribusikan dan menyalurkan kartu Jemkesmas tersebut secepat mungkin secara berjenjang.

Artinya, bila Bupati Sijunjung menyetujui, pemerintahan kabupaten c/q Dinas PMPK menyerahkan kepada camat, camat kepada walinagari, walinagari kepada Kepala jorong dan Kepala jorong menyerahkan kepada rakyatnya.

“Karena kartu Jamkesmas sangat berarti dan berguna bagi rakyat miskin, kami akan meminta petunjuk dan persetujuan kepada bupati supaya bisa dididistribusikan secepa mungkin,” kata Abasri Jusad.