PROGRAM BKMN DIGULIR - EKONOMI RAKYAT DIHARAPKAN MENINGKAT

SIJUNJUNG(30/07/08) - Anggota DPRD Ir. Yos Jodi berharap progam Bantuan Kredit Mikro Nagari (BKMN) yang digulir Pemkab Sijunjung mampu mengubah perekomian rakyat kearah yang lebih baik.

Untuk itu, disamping menyerahkan modal, dengan melibatkan unit kerja lain, aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (PMPK) selaku leadyng sector program BKMN, juga diharapkan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat penerima kredit, sesuai bidang usaha yang dilakukan.

“Sesuai tujuan, program BKMN yang digulir Pemkab Sijunjung adalah untuk mengurangi kemiskinan. Supaya tujuan mencapai sasaran dan harapan, disamping menyerahkan modal, dengan melibatkan unit kerja lain, hendaknya aparatur PMPK selaku leadyng sector juga memberi bimbingan teknis kepada masyarakat penerima kredit, sesuai bidang usaha yang dilakukan,” kata Yos Jodi, Selasa (29/7), di gedung dewan.

Selain memberi bimbingan teknis, kepada Pemkab dewan terhormat ini juga berharap tidak menyerahkan BKMN terhadap masyarakat yang setengah hati dalam berusaha, tapi berikan kepada rakyat yang mau mengubah nasib dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh.

Sementara kepada masyarakat penerima BKMN, Yos Jodi mengimbau agar melaksanakan program ini sebaik dan seoptimal mungkin. Pahami petunjuk teknis, penuhi persyaratan dan taati aturan yang telah ditentukan, supaya niat baik pemerintah membuahkan hasil sesuai harapan.

Kepala Dinas PMPK Kabupaten Sijunjung, Drs. Abasri Jusad, SH. M. Hum, MM, mengatakan, dalam upaya mengurangi kemiskinan, sekaligus dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemkab Sijunjung, pada tahun 2008 ini salurankan dana BKMN Rp4,8 miliar kepada 16 nagari, dengan indeks Rp300 juta/nagari.

Ke-16 nagari yang akan melaksanakan program BKMN itu, Solok Ambah, Sungai Betung, Palangki, Tanjung Lolo, Buluh Kasok, Tamparungo, Limo Koto, Batu Manjulur, Durian Gadang, Muaro Takung, Mundam Sakti, Langki, Lubuak Tarok, Manganti, Padang Laweh dan Nagari Pamuatan.

Sebelum BKMN dikucurkan, diselenggarakan sosialisasi terhadap kelompok kerja BKMN, aparat pemerintah nagari dan tim koordinator kecamatan yang langsung diketuai oleh camat bersangkutan.

Sasaran penyaluran BKMN, adalah rumah tangga miskin dengan memprioritaskan kelompok usaha yang mempunyai prospek baik dalam pengembangan ekonomi. Kelompok masyarakat miskin yang diprioritaskan, adalah Kepala Keluarga (KK) miskin yang telah terdaftar kedalam kelompok hasil pendataan KK Miskin.

Kegiatan atau jenis usaha kelompok yang dinilai mempunyai prospek baik dalam pengembangan ekonomi, adalah yang sesuai dengan potensi sumber daya masyarakat yang ada di masing-masing nagari serta mempunyai kaitan usaha dengan kelompok lainnya.

Tujuan utama BKMN, memberikan stimulasi modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari, agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Tujuan lain, terciptanya perilaku positif pada keluarga miskin dan stakeholders terkait, meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi serta terselenggaranya sistim perencanaan dan pengawasan pembangunan yang partisipatif.

Disamping itu, terwujudnya sinergitas program pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah kabupaten dan masyarakat/stacholders, meningkatnya partisipasi perantau dalam menanggulangi kemiskinan di nagari, tumbuhnya rasa hidup bernagari di tengah-tengah masyarakat dan terbangunnya kapasitas nagari sebagai basis ketahanan masyarakat, jelas Abasri Jusad. -nas

UNTUK MEMELIHARA KESEHATAN - RAKYAT MISKIN TERIMA JAMKESMAS

SIJUNJUNG(30/07/08) - Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk 42.681 rakyat miskin, diserahkan oleh Kepala Asuransi Kesehatan (Askes) Cabang Solok, Elvaneti, S.Si, Apoteker, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (PMPK) Kabupaten Sijunjung Drs. Abasri Jusad, SH. M.Hum, MM, di ruang rapat dinas tersebut, Selasa (29/7).

Penyerahan kartu Jamkesmas yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serahterima, disaksikan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Jaheri M. Si, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan, Jhon Iswar, SH dan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosnakertrans Dra. Basinar serta sejumlah pejabat Dinas PMPK.

Elvaneti mengatakan, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat, quota Jamkesmas Kabupaten Sijunjung adalah untuk 52.702 rakyat miskin. Namun data penduduk miskin yang disampaikan Pemkab Sijunjung kepada Askes Cabang Solok, hanya 44.543 jiwa.

Setelah data yang disampaikan diteliti secara cermat oleh petugas Askes Solok, cukup banyak nama calon penerima kartu Jamkesmas yang double, sehingga data falid dan akurat yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 42.681 jiwa.

“Berdasarkan data itulah kami membuat kartu Jamkesmas yang hari ini kartu itu kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah Kabupaten Sijunjung,” jelasa Elvaneti.

Agar kekurangan quota 10.021 terpenuhi, Kepala Askes Cabang Solok berharap kepada Pemkab Sijunjung segera mengirimkan data penduduk miskin, supaya kartu Jamkesmas bisa dibuat dalam waktu tidak terlalu lama.

Tentang 42.681 kartu Jamkesmas yang telah diserahkan, supaya bisa dimanfaatkan oleh rakyat miskin dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya, kepada aparatur Dinas PMPK, Elvaneti sangat mengharapkan bantuannya untuk mendistribusikan sesegera mungkin.

Sesuai petunjuk Menteri Kesehatan RI, pada Bulan Agustus mendatang, kartu Jamkesmas sudah bisa dipergunakan oleh rakyat miskin dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya.

Disamping bisa dimanfaatkan mulai Bulan Agustus, pada 1 September, Menteri Kesehatan juga telah memutuskan bahwa pada 1 September, surat keterangan tidak mampu dan kartu Askeskin tidak berlaku lagi.

“Untuk itu, kami sangat berharap bantuan aparatur Dinas PMPK mendistribusikan kartu ini sesegera mungkin kepada pemegangnya, supaya rakyat miskin tidak terkendala dalam berobat,” harap Kepala Askes Cabang Solok, Elvaneti.

Memenuhi harapan Elvaneti, Kepala Dinas PMPK Abasri Jusad mengaku akan berusaha mendistribusikan dan menyalurkan kartu Jemkesmas tersebut secepat mungkin secara berjenjang.

Artinya, bila Bupati Sijunjung menyetujui, pemerintahan kabupaten c/q Dinas PMPK menyerahkan kepada camat, camat kepada walinagari, walinagari kepada Kepala jorong dan Kepala jorong menyerahkan kepada rakyatnya.

“Karena kartu Jamkesmas sangat berarti dan berguna bagi rakyat miskin, kami akan meminta petunjuk dan persetujuan kepada bupati supaya bisa dididistribusikan secepa mungkin,” kata Abasri Jusad.